Rampung 2024, Pusat Data Nasional jadi Senter Konsolidasi Pemerintah

Costarica-Hotelkasha, JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji kedaulatan data dan sistem e-Government melalui Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomindo).

Pemerintah menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional dapat selesai pada Oktober 2024.

BACA JUGA: Bergerak menuju pusat data ramah lingkungan, Business Shell merilis cairan pendingin imersi

CEO Inihindo Jogja Andi Yuniantoro mengatakan PDN di wilayah Jabodetabek akan menjadi pusat integrasi dan interaksi informasi pemerintah.

“Data Egosektornya masih ada di luar, jadi bukan punyamu, tapi punyaku. Masih banyak di luar sana. Makanya Pusat Data Nasional ini proses apel.” Berani menjadikan data sebagai satu-satunya sumber kebenaran, kata Andi. Yuniantoro Talkshow Integrasi Permata Transformasional SPBE Digital Indonesia bertema “Kebijakan Satu Data” yang dibawakan Katadata bersama Sisiplus Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika digelar pada Senin (12/4).

BACA JUGA: Pemerintah menggunakan lebih dari 27.400 pusat data dan server

Andy mengatakan data ada di mana-mana dan pembuat kebijakan perlu menggunakannya untuk membuat kebijakan berbasis data (data-based proof).

Ika Carlina Idris, seorang profesor di Monash University di Indonesia, mengatakan tidak mudah untuk menghitung kembali data yang tersedia.

Beberapa negara maju juga mengalami situasi ini. Jadi, kata Ika, harus ada yang mengelola informasi yang tersebar dimana-mana.

Menurutnya, informasi tidak hanya perlu disajikan tetapi juga harus ada gambar dan cerita.

“Jika datanya lebih dipahami, maka bisa dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan,” kata Ika. Jadi, akan bermanfaat bagi lembaga-lembaga untuk membuat kebijakan berbasis data.”

Ika menambahkan, kepemimpinan digital penting untuk kedaulatan data. Sebab salah satu pengguna datanya adalah pimpinan baik di pusat maupun daerah.

“Misalnya ada pemimpin yang dipanggil Korea Utara dan dipaksa berdebat. “Kalau pakai data susah argumentasinya, perlu upaya lebih untuk menantang argumentasi berbasis data,” lanjut Ika. (mcr10/jpnn)